Sistem pajak tanah

Sejak tanggal 17 September 1811 kekuasaan atas bangsa Indonesia diambil alih oleh bangsa Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles.

Dalam masa pemerintahannya, Raffles mengeluarkan kebijaksanaan ekonomi yang disebut dengan sistem pemungutan pajak tanah atau landrent, yang bertujuan ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan.

Pokok-pokok kebijakan sistem pajak tanah adalah sebagai berikut:
a.    Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan dan rakyat diberi kebebasan dalam menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya.
b.    Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai gantinya mereka dijadikan sebagai aparat negara yang bertanggung jawab kepada pemerintah.
c.    Pemerintah Inggris adalah pemilik tanah. Setiap petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah. setiap penyewa tanah diwajibkan untuk membayar pajak sebagai uang sewa.

Sistem pajak tanah menemui kegagalan, sebab:
a.    Sistem pajak tanah tidak mendapat dukungan dari para bupati.
b.    Sebagian besar masyarakat pedesaan belum mengenal sistem ekonomi uang.
c.    Adanya kesulitan dalam menentukan jumlah pajak bagi setiap penyewa tanah.

Artikel terkait kategori sejarah:
Organisasi-organisasi Kedaerahan
Perkembangan Pergerakan Nasional
Dampak Pendudukan Jepang dalam Bidang Politik
Dampak Pendudukan Jepang dalam Bidang Bahasa
Dampak Pendudukan Jepang dalam Bidang Pendidikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>