Republik absolut

Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan tatanan republik dalam idealisasi, yang sesungguhnya mesti menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan sempit kekuasaan pribadi pemimpin. Untuk mengabsahkan (melegitimasi) kekuasaan yang sewenang-wenang, kerap kali penguasa yang diktator menggunakan instrumen hukum. Maksudnya, hukum dimanipulasi sedemikian rupa sehingga mendukung kekuasaannya yang semena-mena.

Pemerintahan yang absolut bersifat totaliter. Maksudnya, segalanya terpusat pada kekuasaan sang pemimpin. Apa pun tindakan dan ucapan sang pemimpin dapat digunakan sebagai landasan untuk membenarkan kewenangan. Perbedaan, kebebasan, atau hak asai tidak diakui. Yang ada hanyalah keseragaman, dan keseragaman tersebut ditentukan oleh penguasa. Tidak ada yang lebih benar daripada penguasa. Penentangan terhadap kekuasaan akan dimaknai sebagai penentangan terhadap negara. Jadi, musuh penguasa adalah musuh negara. Sebab, tidak ada pembedaan antara lembaga negara dan penguasa sebagai pribadi.

Ada penguasa republik absolut yang meraih kekuasaan melalui perebutan kekuasaan secara tidak sah (kudeta), ada pula yang memperolehnya melalui pemilu yang curang. Tetapi, ada juga penguasa negara republik yang mewariskan kekuasaannya kepada keturunannya atau orang kepercayaannya (tanpa melalui pemilu) demi melanggengkan upaya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>